Komisi IX DPR Minta Presiden Jokowi Terapkan Lockdown di Pulau Jawa

 

Charles Honoris. Foto : Eot/Man


8Tangkas - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta Presiden Joko Widodo untuk menarik rem darurat dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara ketat atau lockdown di Pulau Jawa. Hal ini diminta untuk mengurangi penyebaran COVID-19.


“Untuk menyelamatkan hilir yang nyaris kolaps, Presiden Jokowi perlu menerapkan PSBB secara nasional atau setidaknya lockdown di Pulau Jawa, yang berimplikasi pada penutupan secara total terhadap sekolah, pusat perbelanjaan dan perkantoran, kecuali pada segelintir sektor usaha vital tertentu," kata Charles dalam keterangan tertulis, Minggu (28/6/2021).


“Kalau pembatasan mobilitas besar-besaran tidak dilakukan di hulu, maka penambahan kapasitas faskes sebanyak apapun di hilir tetap tidak akan memadai,” tambah politisi PDI-P tersebut.


Kurva virus corona di Indonesia dianggap mirip dengan kurva India di bulan April


Charles mengatakan jumlah harian kasus COVID-19 terus mencatat rekor dan tidak tahu kapan puncaknya. Ia pun menyebut kurva virus corona di Indonesia hampir mirip dengan kurva di India pada April lalu.


“Di mana negara tersebut lumpuh karena tingkat penularan yang sangat tinggi pasca-upacara massal keagamaan,” jelas Charles.


PPKM Mikro dianggap tidak efektif


Meski begitu, Charles juga mengapresiasi langkah pemerintah menerapkan kebijakan PPKM mikro untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Namun melihat jumlahnya yang semakin hari semakin bertambah, anggota Fraksi PDIP menilai PPKM mikro sudah tidak efektif lagi.


“PPKM Mikro menurut saya tidak lagi efektif untuk meredam laju penularan di hulu, sehingga angka keterisian tempat tidur (BOR) fasilitas kesehatan di hilir, seperti di 5 provinsi Pulau Jawa sudah merah (BOR > 80 persen)," ujarnya.


Charles mengatakan tanpa PSBB, wilayah Indonesia Timur bisa jadi merah seperti di pulau Jawa


Belum lagi, lanjut Charles, tidak semua provinsi memiliki kapasitas fasilitas kesehatan yang sama. Menurutnya, kapasitas fasilitas kesehatan di Jawa tentu berbeda dengan kapasitas di Indonesia Timur.


Kemudian, Charles mengatakan tanpa PSBB, provinsi lain, seperti di Indonesia Timur yang BOR dan fasilitas kesehatannya masih hijau, bisa semrawut seperti di Jawa.


“Pak Jokowi, faskes kita di hilir tidak akan kuat meredam ‘banjir bandang’ kalau angka penularan dari hulu sangat deras. Derasnya penularan COVID di hulu harus kita redam sedini mungkin dengan pembatasan sosial besar-besaran," kata Charles.


“Tolong Pak Jokowi, kondisi sudah darurat. Jangan sampai ini semakin gawat, dan akhirnya kita semua tersapu ‘banjir bandang’ yang sebenarnya sudah kita ketahui ancamannya, tapi telat kita tanggulangi," lanjutnya.

0 komentar:

Posting Komentar